Warga Kesamben Tolak Rencana Pengeboran PT Lapindo, Komisi C Turun Gunung

by
Mas'ud Zuremi, Komisi DPRD Jombang. (FOTO: ELO)

JOMBANG, FaktaNusantara.com – Penolakan warga Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, terkait rencana adanya pengeboran minyak, yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, turun tangan menanggapi polemik tersebut.

Bahkan, di Komisi C DPRD Jombang sudah melakukan rapat untuk membahas, terkait dengan rencana sosialisasi dan mapping mitigasi PT Lapindo Brantas, di Kecamatan Kesamben, yang sempat membuat khawatir masyarakat di wilayah Kesamben.

“Setelah saya konfirmasi ke Dinas lingkungan hidup (LH) Jombang, memang sudah ada pemberitahuan dari Pemerintah Pusat, ke Provinsi dan Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Jombang, terkait rencana sosialisasi dan mapping mitigasi oleh PT Lapindo Brantas, yang ditunjuk oleh Kementrian Pertambangan dan Energi,” kata Mas’ud Zuremi, Ketua Komisi C DPRD Jombang, Rabu (4/4/2018).

Meski demikian, pihak Komisi C, tidak mau menyalahkan masyarakat setempat, mengenai penolakan. Mengingat sejarah kelam, pernah terjadi di Porong Sidoarjo, dengan adanya bencana alam berupa semburan lumpur, akibat pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

“PT Lapindo Brantas bermasalah di Porong Sidoarjo waktu itu, sehingga masyarakat khawatir akan terjadi bencana seperti di Porong. Walaupun saat ini yang dilakukan PT Lapindo Brantas hanya sebatas sosialisasi dan mapping mitigasi di titik-titik yang akan disurvei oleh PT Lapindo Brantas,” ujar Mas’ud.

Pihaknya juga meminta pada pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi, pada masyarakat setempat, bahwa saat ini belum ada pengeboran, dan masih sebatas mapping mitigasi di wilayah Kesamben. Bahkan, politisi dari partai PKB ini menilai bahwa mencuatnya gejolak di masyarakat tersebut, karena kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait.

“Jauh sebelumnya pihak Lapindo dan Pemerintah, seharusnya memberikan informasi dan melakukan sosialisasi pada masyarakat, baik di tingkat Kecamatan, maupun Desa. Dan hal ini mencuat karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait. Untuk itu, Komisi C besok akan melakukan sidak ke kecamatan Kesamben,” tegas Mas’ud.

Sementara itu, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit menuturkan, memang selama ini, Pemkab sudah mengetahui rencana adanya mapping mitigasi yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, dari pemerintah pusat.

“Sudah ada perundingan-perundingan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk sejumlah LSM, dan Kepala Desanya, dan itu ada berita acaranya, berarti itu sudah tidak ada masalah, mengingat ini adalah proyek nasional,” papar Setiajit.

Ketika disinggung bahwa selama ini masyarakat belum mendapat sosialisasi baik dari Desa maupun Kecamatan, Setiajit mengatakan, seharusnya Camat yang melakukan sosialisasi, karena proyek ini kepentingan nasional, dan Camat merupakan kepanjangan tangan dari Pemkab.

“Kalau ada penolakan kan seharusnya diajak ngomong, karena ini adalah proyek nasional. Nah, karenanya, kalau ada apa-apa kan bisa dibicarakan, kalau ada Camat bilang nggak ada sosialisasi, nah Camatnya nanti yang saya marahi, karena Camat itu bagian dari Pemkab,” terang Setiajit.

Menurutnya, jika ada Camat bilang tidak ada sosialisasi dari Pemkab, maka itu sudah pasti Camatnya yang salah. “Lha wong Camat itu kepanjangan tangan dari Pemkab, karena Pemkab sudah diberitahu dari Provinsi. Begitu juga Provinsi, sudah diberi tahu dari Kementrian. Kan gitu. Kalau Camat gak ngerti, itu camatnya yang salah,” tukasnya. (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *