Warga Kesamben Demo Pemkab Jombang, Tuntut Ijin Pengeboran Lapindo Dicabut

by
Warga Kesamben bersama Forpala dan KontraS saat mendemo Pemkab Jombang. Mereka menuntut ijin pengeboran yang dikeluarkan Pemkab Jombang, dicabut. (FOTO: ELO)

JOMBANG, FaktaNusantara.com – Wacana kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tampaknya mendapat respon serius dari warga setempat.

Sekitar 200 orang warga Desa Blimbing dan Desa Jombok, Kecamatan Kesamben yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Lingkungan dan Agraria (FORPALA) bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, melakukan aksi unjukrasa ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, pada Rabu (9/5/2018) pukul 09.00 WIB.

Hal ini dilakukan untuk menyuarakan penolakan rencana eksplorasi minyak dan gas bumi di blok Metro Jombang yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

“Aksi tolak tambang dilakukan warga, setelah mengetahui adanya rencana eksplorasi tambang migas tanpa ada izin kepada warga,” ujar Abdul Chakim, kordinator aksi dari KontraS, Rabu (9/5/2018).

Chakim mengatakan, dari keterangan salah satu perwakilan warga desa Blimbing, awal diketahuinya rencana eksplorasi migas yang akan dilakukan PT Lapindo dari adanya pembagian uang yang dilakukan perangkat desa kepada sebagian warga desa.

“Banyak warga yang curiga dan mempertanyakan maksud pembagian uang tersebut pada aparat pemerintah desa. Selanjutnya, pihak perangkat menjelaskan bahwa uang tersebut hasil dari penjualan tanah warga yang dibeli oleh PT Lapindo untuk eksplorasi tambang,” kata Chakim.

Sebagian warga yang resah akibat mengetahui informasi tersebut, lanjut Chakim, akhirnya melakukan penolakan dengan pemasangan spanduk. “Penolakan warga dilakukan karena khawatir lingkungan dan desa tempat tinggal mereka bakal rusak dan mengganggu perekonomian,” ungkapnya.

Menurutnya, alasan kuat warga melakukan penolakan tersebut, warga ketakutan akan kegagalan atau kelalaian eksploitasi oleh PT Lapindo di Sidoarjo. Dan hal itu, dikhawatirkan akan terjadi di Jombang. “Sampai saat ini bencana Lapindo di Porong Sidoarjo, belum mampu ditangani oleh korporasi maupun pemerintah,” paparnya.

Selama ini, lanjutnya, kondisi lingkungan di desa Blimbing dalam 10 tahun terakhir mulai rusak akibat adanya industri pengeboran Yodium yang dilakukan oleh PT Kimia Farma dan akibat dari pembangunan jalan Tol Mojokerto – Kertosono (Mo-Ker).

“Situasi ini hanya akan memperburuk kondisi lingkungan dan merusak saluran irigasi. Dan rencana pengeboran Lapindo akan berakibat pada hilangnya mata pencarian masyarakat yang selama ini mengantungkan dari hasil pertanian,” terangnya.

Dari data yang dihimpun oleh KontarS, di lokasi sekitar wilayah Kecamatan Kesamben, terdapat beberapa pencemaran lingkungan yang pernah terjadi di Dusun Beluk Lor, Desa Blimbing dan Dusun Beluk, Desa Jombok.

“Polusi udara yang diakibatkan dari produksi Pabrik Tebu Gempol Krep dan Pabrik Bioethanol Gedeg, Pencemeran Air Sungai yang diakibatkan oleh limbah Produksi Pabrik Kertas, rusaknya sumber mata air yang disebabkan banyaknya sumur bor PT Kima Farma dan sumur bor peninggalan Belanda,” tegas Chakim.

Namun, saat ditanya apakah sejauh ini sudah ada dampak yang timbul di masyarakat sejak adanya wacana ekplorasi yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, pihaknya menuturkan bahwa sejak adanya proyek ini, hubungan antar masyarakat, mulai tidak harmonis.

“Masyarakat disana kondisinya saling curiga, saling menjatuhkan, hidup berkelompok, saling rasan-rasan, bertetanggaan saling canggung, ditambah lagi ada kejadian proses jual-beli tanah yang akan dipakai proyek eksploitasi membuat warga mulai tidak percaya bahkan enggan menghormati para perangkat desa. Seakan-akan warga merasa tidak dianggap,” katanya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang menggambarkan kondisi kehidupan warga tersebut, pihaknya dari Forum Warga Peduli Lingkungan mendesak agar Pemkab Jombang segera menerima tuntutan kami.

“Pemerintah harus mencabut penerbitan ijin lingkungan No.188.4.45/128/415.10.3.4/2018 kegiatan pengeboran di Desa Blimbing dan Jombok Kesamben Jombang,” pungkas Chakim. (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *