Terkait Faham Teroris, DPRD Beri Rekomendasi ke Pemkot Probolinggo

by
Walikota Probolinggo dan Kapolresta saat acara penyerahan rekomendasi Komisi 1 DPRD setempat. (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Walikota Probbolinggo diminta segera meroling pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang teridentifikasi berfaham radikal. Mutasi dibutuhkan, agar paham radikal yang dimiliki sejumlah guru tersebut, tidak disebarkan atau diturunkan ke siswanya.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD setempat, usai menyerahkan rekomendasi terkait lembaga pendidikan yang berlokasi di dekat rumah tinggal tiga terduga teroris. Ditengarai, lembaga pendidikan PAUD dan TK yang dikelola Yayasan Khadimul Ummah tidak berizin dan telah dimasuki faham radikal.

Rekomendasi yang berisi 9 item tersebut diserahkan ke Walikota Hj Rukmini oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Gofur, didampingi Ketua komisi 1 DPRD Abdul Azis. Acara penyerahan di gedung Saba Bhina Praja, kantor Walikota, Kamis (7/6/2018) siang, dan disaksikan Kapolresta AKBP Alfian Nurrizal.

Isi rekomendasi itu diantaranya, Pemkot wajib menertibkan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, dan lembaga keagamaan yang tidak memiliki izin operasional dari pejabat yang berwenang. Pemkot harus menertibkan atau membubarkan lembaga pendidikan baik formal ataupun tidak yang mengajarkan faham radikal/terorisme. Pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama, harus menverifikasi pemahaman keagamaan terhadap guru agama mengenai konsepsi hubungan agama dan negara di Indonesia.

Selanjutnya, Pemkot wajib mengambil alih ketakmiran masjid yang terbukti mengajarkan dan menyebarkan faham radikalisme-terorisme. Guna menumbuh-kembangkan sikap dan mental nasionalisme, Pemkot mewajibkan lembaga pendidikan pada jam sebelum pelajaran menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya dan melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Pemkot segera melakukan evaluasi terhadap anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan Yayasan Khadimul Ummah dan mengembalikan ke orang tuanya masing-masing.

Kemudian, Pemkot meminta Pengadilan Negeri setempat, meninjau ulang status badan hukum Yayasan Khadimul Ummah yang menjadi pusat kegiatan belajar mengajar dan keagamaan para tersangka teroris. Pemkot harus menghentikan kegiatan belajar mengajar yang dikelola Yayasan Khadimul Ummah secara keseluruhan. Dan Pemkot harus melarang Yayasan Khadimul Ummah merekrut atau menampung peserta didik ajaran baru 2018-2019 pada pendidikan formal maupun non formalnya.

Dalam konferensi pers-nya, Walikota Hj Rukmini, tidak menanggapi rekomendasi yang telah diterimanya. Ia hanya menjelaskan tentang penanganan terhadap keluarga dan anak terduga teroris. Menurutnya, Pemkot melalui Dinas Sosial, telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa sembako. Termasuk soal pendidikannya yang difasilitasi Disdikpora. Soal PNS Disdiknas yang terindikasi berfaham radikal, Walikota menyerahkan ke Kepala Disdikpora untuk menjawab. “Tanya langsung ke kepala dinas pendidikan ya,” katanya singkat.

Sementara itu, Kepala Disdikpora, Muhammad Sakur membenarkan, kalau ada sejumlah guru terindikasi memiliki faham radikalisme. Hanya saja, Maskur tidak menjelaskan nama dan jumlahnya. Ia berjanji akan menindaklanjuti permintaan Komisi 1 DPRD. Sebelum melakukan mutasi, pihaknya akan menelusuri dulu siapa saja pegawai yang berfaham radikal tersebut.

“Kami tindaklanjuti. Setelah itu, kami akan melapor ke Bu Wali. Ya mereka memang guru. Dimutasi kemana, terserah Bu Wali,” katanya singkat. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *