Tempat Belajar Keluarga Terduga Teroris di Kota Probolinggo, Tak Berizin

by
Disdikpora bersama Kemenag Kota Probolinggo saat meninjau tempat belajar dan masjid, yang terletak berdekatan dengan rumah terduga teroris. (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Lembaga pendidikan yang dikelola Yayasan Khotimun Ummah yang berlokasi di selatan rumah terduga teroris, tidak berizin. Kendati demikian, Pemkot Probolinggo, masih membiarkan tempat belajar yang berlokasi di Jalan Taman Puspa Indah, RT 6 RW 5, Perumahan Sumbertaman Indah, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Hanya saja, lembaga pendidikan TK dan PAUD yang dikelola Yayasan, saat ini masih ditutup.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), akan memanggil pengurus Yayasan Khotimun Ummah atau lembaga yang mengelola TK dan PAUD tersebut. Pemkot ingin mengetahui, siapa saja pengurusnya, pengajar dan apa saja yang diajarkan ke anak didiknya. Apakah pembelajarannya sama seperti TK dan PAUD pada umumnya atau justru tidak. Jika tidak sesuai, Disdikpora akan melaporkan ke Walikota. Jika sesuai, Dispendikpora membantu mengurus izinnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdikpora, M Maskur Rabu (23/5/2018) sekitar pukul 10.30 WIB. Saat berkunjung ke rumah keluarga teroris, sekaligus meninjau masjid serta tempat belajar anak-anak terduga serta putra-putri warga sekitar.

Diknas ke lokasi yang digrebek Densus 88 bersama Polresta, tidak sendirian, tetapi mengajak Kemenag Kota Probolinggo dan Ketua RW 5, Kelurahan setempat. Mereka bersama-sama melihat dari dekat bangunan yang ditempati TK dan PAUD dan Masjid At-Tauhid.

M Maskur membenarkan, kalau Yayasan atau lembaga pendidikan yang mengelola TK dan PAUD belum memiliki izin, terbukti belum tercatat di dinasnya. Meski diketahui ilegal, tidak langsung ditutup. Dinasnya masih akan mengumpulkan pengurus Yayasan atau lembaga yang membawahi TK dan PAUD tersebut.

“Kami tidak tergesa-gesa menyikapi hal ini. Kami butuh keterangan dari mereka yang terlibat dalam kepengurusan pendidikan ini. Hasilnya, akan kami sampaikan ke bu Wali,” ujarnya sebelum meninggalkan lokasi yang dikunjungi.

Jika nantinya Walikota memerintahkan untuk ditutup lantaran tidak bersedia mengurus izin, maka dinasnya akan melaksanakan. Namun, kalau mau mengurus izin, pihaknya akan membantu hingga izinnya keluar. Setelah memiliki izin, M Maskur mempersilahkan lembaga pendidikan tersebut dibuka kembali. Bahkan dinasnya akan membantu apa yang dibutuhkan lembaga pendidikan tersebut.

“Ya kalan tidak ada izinnya, kami tutup. Kalau izinnya sudah jadi, monggo dibuka lagi. Kami siap membantu,” tambahnya ke sejumlah wartawan.

Jika TK dan PAUD tersebut nantinya benar-bener ditutup, pihaknya akan mencarikan sekolah anak-anak yang belajar di TK dan PUD tak berizin itu. Lokasi sekolah yang disarankan, tentunya yang dekat dengan rumahnya. Jika tidak mau, maka pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan pilihan yang dipilih orang tuanya.

“Tadi ada staf kami yang menemui istri terduga. Mereka menolak ajakan kami untuk sekolah di TK, PAUD, SMP dan SMA Pemkot. Katanya anaknya mau di sekolahan ke Magetan. Nggak tahu sekolah apa di sana,” ujarnya.

Hal senada juga diungkap Kepala Kemenag setempat, Mufi Imron. Ia membenarkan kalau pendidikan yang dikelola Yayasan, seperti Pondok Pesantren, Pendidikan Diniah. Bahkan pendidikan formal seperti RA, MI. MTs atau MA tidak tercatat di kantornya.

“Karena tidak izin, ya tidak kami pantau. Jadi kami juga tidak tahu materi yang diajarkan. Bahkan jenis pembelajarannya seperti apa, kami juga tidak tahu. Makanya, kami perlu ketemu dengan pengurusnya,” ujarnya.

Pihaknya nanti akan mendata anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan tersebut. Kemenag tidak ingin, putra-putri di sekitar masjid At-Tauhid tidak bersekolah. Tentang kabar kalau anak-anak terduga teroris menempuh pendidikan bukan di sekolah, tetapi di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), pihaknya akan menelusuri.

“Mereka belajar di PKBM mana. Kita telusuri. Kami akan mendata ada berapa anak yang usia sekolah. Terus kita klasifikasi, berapa yang sekolah di SD, SMP, SMA atau TK dan PAUD. Mereka harus diselamatkan, jangan sampai ada yang tidak sekolah,” pungkasnya. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *