Tak Berizin, DPRD Minta Tempat Belajar di Dekat Terduga Teroris Tinggal, Dibubarkan

by
Hearing Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo bersama Wakapolresta, (Disdikpora), dan Kemenag setempat , Senin (28/5/2018) sekitar pukul 20.30 WIB. (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Probolinggo, Muhammad Maskur, saat Hearing bersama Komisi 1 DPRD, Senin (28/5/2018) sekitar pukul 20.30 WIB, mengatakan, pihaknya sudah mendatangi tempat ibadah Masjid At-Tauhid dan tempat belajar mengajar.

Diketahui, tempat pendidikan PAUD, TK dan SD di selatan tempat tinggal terduga teroris, tidak berizin. Pihaknya sudah menawarkan akan membantu perizinannya, namun ditolak. Bahkan, Disdikpora telah mengajak anak didik yang belajar di tempat itu namn, lagi-lagi tidak mau. “Katanya mau melanjutkan sekolah di Magetan,” tandasnya.

Tentang keabsahan lembaga pendidikan yang dikelola, mereka mengaku, dibawah sebuah Yayasan. Hanya saja, domisilinya tidak di Probolinggo Yayasan tersebut, tempat pendiriannya di Mojokerto. Disdikpora sendiri belum mengkroscek keberadaan yayasan yang dimaksud. Disebutkan, ada beberapa anak yang sudah lulus SD dan mau melanjutkan sekolah ke Magetan.

“Kami nanya ijasah SD-nya ikut lembaga mana. Katanya, ikut PKBM (Pusat Kegiatan belajar Masyarakat). Kami tanya PKBM mana, tidak dijawab. Masih kami telusuri PKBM-nya,” ujarnya.

Meski sudah diketahui, pihaknya belum menutup tempat belajar tersebut. Pemkot tidak bisa menutup, lantaran tidak memiliki izin. Mereka harus membubarkan diri tanpa menunggu dibubarkan. Ditambahkan, Disdikpora hanya berkewajiban mengawasi dan memantau agar aktifitas belajar mengajar di tempat itu tidak boleh muncul lagi.

Dalam kesempatan itu, Maskur juga menjelaskan, salah satu siswanya warga Kelurahan Ketapang, dan Jrebeng, serta Desa Kropak, Kabupaten Probolinggo. “Mereka belum terdeteksi nama dan rumahnya. Sebagian besar santri dan siswanya, di luar Perumahan Sumbertaman,” pungkas Maskur.

Sedang Kepala Kementrian Agama (Kemenag) setempat, Muhfi Imron Rosadi mengaku, empat bulan sebelum terduga diamankan, pihaknya mendapat surat dari Kementrian Agama. Diinformasikan, kalau di wilayahnya ada seseorang atau lembaga yang hendak mendirikan Pondok Pesantren, namun ditolak oleh warga sekitar.

Pihaknya kemudian bersama anak buahnya mencoba menelusuri kabar dari atasannya tersebut. “Kami seperti inteljen. Mengajak teman-teman menelusuri kebenaran surat dari Kemenag pusat tersebut,” tandasnya.

Muhfi mengaku, beberapa hari kemudian, sampailah pada masjid dan tempat pendidikan yang digunakan terduga teroris, di Sumbertaman. Ia mendengar kalau salah satu kegiatannya latihan naik kuda, sambil memanah. Kala itu, ia tidak yakin, kalau di lokasi tersebut, sarang teroris, mengingat olah raga seperti itu dilakukan oleh Nabi Muhammad.

“Ternyata mereka diamankan Densus 88. Tempat penangkapannya, ya di lokasi yang pernah saya datangi saat menelusuri perintah Kemenag pusat. Tetap kami pantau dan awasi sampai saat ini. Pendidikannya, di Kemenag tidak terdaftar,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Abdul Azis meminta, Pemkot segera membubarkan dan menutup tempat pendidikan yang mengajarkan faham radikal dan terorisme. Karena sudah tidak sesuai dengan arah, dan tujuan, serta dasar negara Indonesia.

Tak hanya tempat pendidikan yang dikelola terduga teroris. Menurutnya, seluruh lembaga pendidikan dan pesantren diawasi dan dipantau. “Kalau ada yang tidak sesuai kurikulum dan mengajarkan faham radikalisme dan terorisme, ya bubarkan saja,” tegasnya. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *