Sudah Lama Beroperasi, Pemkot Probolinggo Tak Dapat Kontribusi dari Pelabuhan

by
Kapal Thailand yang mengangkut Raw Sugar membongkar muatannya di Pelabuhan Baru, beberapa waktu lalu. (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Pemkot Probolinggo belum memanfaatkan keberadaan Pelabuhan Baru di wilayahnya. Karenanya, meski pelabuhan baru sebagai pelabuhan internasional belum berdampak ekonomi. Pemkot tidak mendapat kontribusi apapun hingga sekarang. Padahal, pelabuhan tersebut sudah lama beroperasi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, Sumadi, Kamis (12/4) siang. Menurutnya, semasa Dishub dipimpin Sunardi dan Walikotanya HM Buchori, Pemkot mendapat kontribusi dari pelabuhan berupa retribusi angkutan. Setiap kendaraan yang mengangkut muatan dari pelabuhan, dikenai retribusi. Namun, pendapatan restribusi seperti itu, sudah lama tidak ada. Alasannya, tidak diperkenankan oleh BPK.

Menurut BPK, ujar Sumadi, Pemkot tidak boleh menarik restribusi, karena telah ditarik oleh pemerintah pusat. Atas saran BPK tersebut, kemudian Pemkot tidak memberlakukan retribusi kepada setiap kapal yang bongkar-muat di pelabuhan yang ada di wilayahnya.

“Ada temuan BPK. Akhirnya, Pemkot tidak boleh menarik restribusi. Sejak itu, sampai sekarang, tidak ada restribusi. Jadi Pemkot tidak dapat apa-apa dari pelabuhan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan, Budi Krisyanto mengatakan, semasa dirinya menjabat asisiten Perekonomian dan Pembangunan, pemerintah pusat telah memberi sinyal kerjasama. Namun sinyal tersebut, hingga kini tidak dilaksanakan. Menurutnya, Kementrian Perhubungan menyarankan Pemkot mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerag (BLUD). “Walikota sudah memerintahkan. Tapi sama dinas terkait, tidak dilaksanakan,” tandasnya.

Kementrian menyarankan membentuk BUMD atau semacamnya, karena kerjasama pelabuhan, tidak boleh dilakukan antar pemerintah, yakni Pemkot dan Pemprov Jatim. Kerjasama dibolehkan, asal antara BUMD bentukan Pemprov dan Pemkot. Karena yang mengelola pelabuhan baru adalah BUMD milik Pemprov Jatim.

“Jadi kerjasamanya, antar BUMD, bukan antar pemerintah. Misalnya dengan PDAM. PDAM bisa menyediakan air bersih yang dibutuhkan pelabuhan. Sekarang belum ada kerjasama,” pungkasnya.

Hal senada diungkap Kepala Cabang Pelabuhan Baru, Djumadi. Menurutynya, ia pernah dua kali diundang Pemkot, membicarakan soal kontribusi pelabuhan terhadap Pemkot. PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yang dipercaya Pemprov Jawa Timur, siap memberikan kontribusi kepada Pemkot. Hanya saja, sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya.

“Kami sudah paparkan, bentuk-bentuk kontribusi dari kami. Tapi sampai sekarang, enggak ada tindak lanjut,” tandasnya.

Sedang Ketua Komisi B DPRD Kota Probolinggo, H Rano Cahyono mengaku, masih menunggu aturan terkait kepelabuhan yang jelas dari pemerintah pusat. Jika nantinya aturannya sudah jelas, dan Pemkot diminta untuk mendirikan atau membuat BUMD, maka pihaknya akan merekomendasi untuk segera melaksanakan aturan tersebut.

“Jadi kami masih menunggu aturannya. Untuk saat ini, kami belum bisa apa-apa,” katanya singkat. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *