SKK Migas Dorong Pihak Lapindo Lakukan Sosialisasi Rencana Eksplorasi di Jombang

by
Banner penolakan warga Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Jombang, atas rencana pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas. (FOTO: ELO)

JOMBANG, FaktaNusantara.com – Polemik terkait rencana eksplorasi yang akan dilakukan PT Lapindo Brantas, dalam kegiatan mapping mitigasi di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Jombang, yang mendapatkan penolakan warga, membuat pihak SKK Migas meminta pada pihak terkait untuk segera melakukan sosialisasi pada warga terdampak. Hal ini dilakukan, agar masyarakat mengetahui dengan jelas rencana eksplorasi tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S Setyadi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), pada Selasa (17/4/2018), terkait belum dilakukannya sosialisasi oleh PT Lapindo Brantas selaku pihak yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk melakukan kegiatan mapping mitigasi di Desa Blimbing.

“Sosialisasi harus segera dilaksanakan, supaya semua pihak terkait dan masyarakat sekitar mengetahui dengan jelas dan transparan rencana kegiatan eksplorasi tersebut,” ujar Didik.

Disinggung mengenai adakah regulasi yang mengatur tahapan sosialisasi tersebut, Didik menyatakan bahwa mengenai sosialisasi itu, diatur dalam berbagai ketentuan tentang Lingkungan Hidup, tentang pengadaan tanah, hingga pedoman tata kerja SKK Migas, hingga arahan dari pemerintah daerah setempat.

“Secara business practice, sosialisasi menjadi bagian dari etika bisnis. Apalagi kegiatan migas adalah kegiatan negara, maka kontraktor (K3S) bersama-sama SKK Migas, wajib melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah terkait sosialisasi ini,” katanya.

Ditanya soal klaim yang dilakukan oleh pihak Lapindo, yang menyatakan bahwa saat ini hanya sebatas pembebasan lahan seluas 2 hektar, dan lahan tersebut merupakan milik pribadi warga, dan tidak perlu adanya sosialisasi. Karena hal itu masuk ranah Perdata, mengingat syarat sah jual beli diatur dalam KUHPerdata. Pria yang merupakan alumni aktifis pegerakan di Universitas Airlangga Surabaya tersebut menuturkan, jika pengadaan tanah untuk kegiatan Migas itu harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.

“Jadi bukan masalah Perdata. Meskipun untuk tanah yang luasnya dibawah 5 hektar boleh dilakukan secara langsung, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan hulu Migas itu kegiatan negara yang memiliki dampak lingkungan, sehingga perlu UKL/UPL, perlu sosialisasi meskipun sosialisasinya hanya kecil. Yang penting melibatkan sejumlah masyarakat yang terdampak (yang mewakili),” paparnya.

Selanjutnya, saat ditanya apakah sudah sah, jika pihak Lapindo sudah melakukan sosialisasi terhadap warga, mengingat ada sejumlah orang, dalam hal ini pemilik tanah, yang mereka klaim sudah mengetahui bahwa pembelian tanah tersebut untuk kegiatan eksplorasi yang merupakan rangkaian mapping mitigasi yang dilakukan Lapindo. Termasuk pihak Pemda yang mengetahui adanya pembebasan lahan tersebut, apakah sudah masuk ranah sosialisasi? “Kalau itu sudah mewakili masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan setempat sudah sah,” jawabnya.

Mengenai pengadaan lahan, lanjut Didik, merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi. Sehingga pengertian sosialisasi kegiatan tidak terbatas pada pemilihan lahan yang dibebaskan untuk rencana kegiatan mapping mitigasi. “Namun bila ternyata yang terdampak hanya mereka, maka sosialisasi terbatas kepada mereka itu sudah cukup,” pungkas Didik.

Sementara itu, perwakilan pihak Lapindo, Su’adi mengaku, jika dalam waktu dekat pihak Lapindo akan melakukan sosialisasi pada warga di Desa Blimbing. “Dalam minggu-minggu ini kita akan lakukan sosialisasi,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat di Dusun Kedondong, Desa Blimbing Kesamben, menolak rencana eksplorasi yang akan dilakukan PT Lapindo Brantas. Bahkan penolakan warga tersebut, sampai memancing Komisi C DPRD Jombang, turun ke lokasi melakukan Sidak. Dan Komisi C menyimpulkan bahwa pihak Lapindo harus segera melakukan sosialisasi ke warga, hingga tingkat RT dan RW. (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *