Reses 1 Tahun 2018, H Sunariaji Gelar Serap Aspirasi di Dapil 3 Gresik

by
H Sunariaji saat menggelar serap aspirasi di Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringinanom, Gresik. (FOTO: IRW)

GRESIK, FaktaNusantara.com – Masa reses I tahun 2018, dimanfaatkan H Sunariaji, Anggota DPRD Kabupaten Gresik, melakukan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil)-nya yakni Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo. Kali ini, di Desa Pasinan Lemahputih, Kecamatan Wringinanom, Jumat (16/3/2018) malam.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengutarakan soal komitmen transparansi atas segala bentuk kegiatan anggota dewan baik di dalam maupun di luar sidang. “Transparansi itu penting dilakukan, mulai dari tupoksi anggota dewan, komisi dan lainnya. Agar masyarakat smart dan mengetahui kinerja para wakilnya. Ini juga agar tidak terjadi pembodohan,” ungkapnya.

Serap aspirasi kali ini, didominasi oleh keluhan masyarakat yang hadir. Terutama menyangkut realisasi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) berikut teknis perencanaannya. Selain itu, soal bantuan sosial, dana hibah.

Seperti diungkap Jarwo (49), warga setempat. Dirinya berkeluh kesah soal Musrenbang (musyawarah rencana dan pembangunan) di tingkat desa. Menurutnya, acapkali terjadi kehadiran peserta Musrenbang yang hanya orang tertentu saja.

“Mereka yang diundang Musrenbang adalah warga yang Pro-Kepala Desa, atau pendukungnya saat Pilkades atau bahkan familinya. Sementara yang kontra, pasti tidak dilibatkan, meskipun dia adalah Ketua RT atau RW atau tokoh masyarakat. Ini tampak jelas, karena mereka tidak sejalan dengan keinginan Kades atau oknum perangkat. Tentu, ini bisa jadi penghambat,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sunariaji mengajak masyarakat agar tetap kritis konstruktif demi kemajuan desanya. Pihaknya juga berkomitmen akan mengawal segala hal, terkait adanya dugaan penyimpangan. “Jika panjengan mengerti adanya dugaan penyimpangan, penyelewengan terhadap dana apa saja, termasuk teknis implementasinya, silahkan laporkan. Kita akan tindaklanjuti dan melakukan Sidak bersama instansi terkait,” jawab wakil rakyat ini.

Politisi PAN ini juga menjelaskan kemana laporan adanya penyimpangan tersebut ditujukan. “Jika ada kasus soal pemerintahan, silahkan lapor ke Komisi 1. Soal harga sembako laporkan ke komisi 2. Kalau ada penyimpangan pada pembangunan sarana prasarana, insfrastruktur desa dan daerah laporkan ke Komisi 3 yakni Bidang Pembangunan. Jika soal pendidikan, kesehatan, kesra, silahkan ke Komisi 4,” rincinya.

Sekedar informasi, kegiatan ini diikuti sekitar 200 orang. Tampak hadir, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk Ketua RT, Ketua RW, perangkat desa, sesepuh desa setempat.

“Kami senang dengan berlangsungnya kegiatan pada Reses ini. Setidaknya, kita juga memberi pemahaman kepada masyarakat soal pemerintahan berikut Tupoksinya. Sebab, banyak yang belum mengerti,” ungkapnya usai acara. (irw/muj/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *