RDP Komisi 3, DPRD Kota Probolinggo Minta 2 Mega Proyek Ditinjau Ulang

by
Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPRD Kota Probolinggo, bersama organisasi perangkat daerah (OPD). (FOTO: MOJO

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Komisi III DPRD Kota Probolinggo meminta, proyek pembangunan rawat inap lantai tiga di RSUD dr Muhammad Saleh, dikaji ulang. Tak hanya itu, komisi yang diketuai Agus Riyanto tersebut, meminta proyek rehabilitasi Pasar Niaga juga perlu ditinjau kembali. Sebab, kedua proyek besar itu, diperkirakan tidak selesai tepat waktu.

Mengingat, waktu yang disediakan untuk mengerjakan mega proyek yang menelan belasan miliar rupiah tersebut hanya 6 bulan. Waktu tersebut, masih belum dikurangi masa pra tender dan tender yang diperkirakan menghabiskan waktu 1,5 bulan. Dengan begitu, praktis pekerjaan mulai persiapan hingga selesai, kurang lebih 5 bulan. Waktu tersebut oleh dewan dirasa tidak cukup.

Komisi III menyarankan untuk dikaji ulang. Paling tidak, kedua proyek itu dikerjakan bertahap. Hamid Rusdi, salah satu anggota Komisi III tidak ingin peristiwa pemutusan kontrak kerja pembangunan gedung rawat inap tahun 2017 dan pembangunan rehab Pasar Kronong, terulang kembali. Kedua proyek tersebut terpaksa dihentikan dan diputus kontrak, karena tidak rampung sampai batas waktunya.

“Makanya, kami minta untuk dikaji ulang proyek rawat inap yang baru di RSUD dan Pasar Baru,” katanya.

Sementara Ketua komisi III Agus Riyanto memita, pemilik proyek dalam hal ini SKPD tidak mempekerjakan proyeknya ke rekanan atau kontraktor yang diputus kontrak tahun sebelumnya. Mengiungat, pihaknya tidak ingin, kejadian serupa terjadi di proyek tahun ini.

“Masih banyak rekanan yang tidak bermasalah. Jangan sampai rekanan yang sudah diblack-list mengerjakan proyek tahun ini. Kami tidak ingin mendengar ada rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu,” harapnya.

Pihak RSUD dan Dinas PU yang memiliki proyek tersebut, belum bisa menjawab secara teknis permintaan Komisi. Jika nantinya pembangunannya diteruskan, pihaknya akan berusaha proyek itu, selesai tepat waktu. Mereka juga tidak akan meloloskan tender rekanan yang bermasalah di proyek tahun sebelumnya.

“Kami berusaha menyelesaikan proyek kami sesuai jadwal. Rekanan yang bermasalah sebelumnya, tidak kami menangkan dalam tender,” tandas mereka, saat hearing dengan Komisi III, Kamis (24/5/2018) siang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dihadiri sejumlah Organisasi Perngkat Daerah (OPD). Seperti, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perkim, RSUD dr Moh Saleh, dan Bagian Pembangunan. Mereka satu persatu diberi kesempatan untuk menjelaskan proyek yang akan dikerjakan tahun ini, berikut kesiapannya sejauh mana. Apakah sudah masuk ke ULP atau sudah ditenderkan, bahkan ada proyek yang sudah dikerjakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Amin Fredy mengatakan, paket proyek yang akan diluncurkan sebanyak 109 paket. Rinciannya, 44 paket proyek penunjukan langsung (PL), 8 paket proyek berupa IPAL Komunal dengan nilai masing-masing sebesar Rp 400 juta dari anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

“Proyek yang dilelang 60 paket. Bidang Binamarga 33 paket. Proyek yang sudah teken kontrak 22 paket pada 22 Mei 2018. Sisanya, 8 paket awal Juli,” katanya.

Berikutnya, proyek PL 37 paket dan penandatanganan kontrak (SPK) sudah dilakukan 17 Mei 2018. Sedang 20 paket sisanya masih dalam proses tandatangan Surat Perintah Kerja (SPK). Untuk Bidang Sumberdaya Air, 13 paket pekerjaan diteken tanggal 10 dan 24 April, 22 dan 25 Mei 2018. Sebanyak 11 paket pekerjaan P1 tanggal 8 dan 22 Juli serta 19 dan 22 Agustus 2018. Sedang 1 paket pekerjaan lelang pasca ditender, 7 paket pekerjaan PL masih dalam proses penyelesaian DED.

Bidang Cipta Karya 19 paket pekerjaan lelang sudah pelimpahan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditambah 15 paket pelimpahan ke ULP dan 4 formulasi DED. “Secara umum, pekerjaan fisik lebih maju 2 bulan dibanding tahun sebelumnya. Secara fisik belum ada pekerjaan yang signifikan karena rekanan menunggu proses pencairan dana,” jelas Amin Fredy.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Agus Hartadi menjelaskan, plafon anggaran yang ada di dinasnya dengan rincian belanja langsung Rp 34,928 miliar, belanja tidak langsung Rp 2,52 miliar. Menurutnya, ada penambahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari rumah susun (Rusun) sebesar Rp 421 juta.

“Kegiatan fisik yang meliputi sarana dan prasarana di dinasnya, diantaranya program partisipasi masyarakat yang bekerjasama dengan 29 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ) Kelurahan. Masih dalam tahap survei lapangan,” tuturnya.

Wakil Direktur Keuangan RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo, Heri Siswanto mengatakan, rencana pekerjaan proyek ada 4 paket yang akan dilimpahkan ke ULP. Diantaranya, pembangunan ruang rawat inap kelas III yang didanai bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Rp 7,9 miliar, dan pembangunan ruang rawat inap kelas III Rp 15,9 miliar dari anggaran APBD I.

Kemudian perbaikan tempat parkir, pekerjaan pavingisasi dan pembagunan pagar Rp253 juta. Penataan tempatparkir mobil Rp370 juta APBD Kota Probolinggo. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *