Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo Soal Tiga Raperda, Apa Saja?

by
Suasana apat paripurna DPRD Kota Probolinggo, Senin (19/3/2018). (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Seluruh Fraksi di DPRD Kota Probolinggo, akan membahas Raperda Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda). Mereka juga menyetujui dan menerima pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kawasan Penataan Pantai.

Keenam fraksi, juga tidak akan melanjutkan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan. Mengingat raperda tersebut ditolak oleh Gubernur Jawa Timur. Hal tersebut diketahui saat rapat paripurna tanggapan fraksi terhadap dua Raperda dan pencabutan perda hasil evaluasi Gubernur, Senin (19/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

Salah satunya pendapat Fraksi GeDe (Gerindra Demokrat) yang dibacakan salah satu anggotanya, Hariyanto. Disebutkan, untuk raperda Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) jika telah jadi Perda dan diundangkan, pemerintah segera mensosialisasikan ke masyarakat, pengurus RT, RW, LPM, PKK, dan LKK lainnya. GeDe juga menyarankan LPM yang masa baktinya habis, diperpanjang. “Saran kami ini, perlu dipertimbangkan,” katanya, saat membacakan pendapat fraksi.

Terhadap raperda Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan, fraksi GeDe setuju untuk tidak membahas raperda tersebut. Mengingat, setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditolak oleh Gubernur. Menurutnya, penolakan Gubernur cukup beralasan, karena pendidikan merupakan urusan pemerintah pusat, sesuai pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PKB. Fraksi yang diketuai Ali Muhtar tersebut sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan raperda yang tidak disetujui Gubernur. Yakni Raperda Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan, berdasarkan hasil tim fasilitasi Pemprov Jatim tanggal 14 Februari 2014 lalu.

Hanya saja, Fraksi PKB mengusulkan Raperda Pendidikan Berbasis Keagaamaan perlu diusulkan kembali pada masa sidang berkutnya. Dengan catatan, Raperda yang dimaksud nantinya tidak mengedepankan frasa keagamaan. Mengingat, Pendidikan karakter amat penting sebagaimana Perpes Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Sedang Fraksi PPP berharap, Pemkot memberikan sebagian dananya untuk meng-cover kegiatan pendidikan berbasis keagamaan. Karena pendidikan karakter tidak bisa lepas dari sekolah berbasis keagamaan. Sedang Perpes Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, tidak mendorong alokasi dana untuk sekolah berbasis keagamaan. Sementara Perpes tersebut hanya menjawab persoalan polemik Full Day School. Sedang pendidikan berkarakter, butuh biaya. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *