Pilkada 2018, Partipasi Pemilih di Kota Probolinggo Lampaui Target Nasional

by
Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri. (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Partisipasi masyarakat Kota Probolinggo, terhadap Pilkada 2018 secara serentak, pada Rabu (27/6/2018) kemarin, melampaui target nasional yang dipatok 77 persen. Sedang partispasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur dan Pilwali di Kota setempat 79,09 persen.

Dari angka partisipasi tersebut, Kota yang saat ini dipimpin Hj Rukmini, menempati posisi kedua dari 18 Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur yang memenuhi target dalam menyelenggarakan Pilkada serentak ini. Urutan pertama, ditempati Kabupaten Sampang, Madura, dengan tingkat partispasi 85 persen.

Hal tersebut diungkap Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri, Senin (9/7/2018) siang di kantornya. Dibanding Pilkada sebelumnya, yakni 2013, menurut pria yang sering dipanggil Hudri ini, ada kenaikan prosentase. Di pilkada sebelumnya (2013), angka partisipasinya di level 75 persen. Sementara Pilkada serentak 27 Juni kemarin, ada di angka 79,09 persen.

Kenaikan tersebut lanjutnya, berkat dukungan seluruh masyarakat, dan tak kalah pentingnya, keterlibatan partai politik (Parpol). Selain itu, sosialisasi yang digelar KPU bersama Pemkot dalam hal ini Kesbangpol.

“Semuanya ikut berperan mensukseskan Pilkada. Sehingga partisipasi masyarakat di sini melampaui target nasional. Ini bukan prestasi penyelenggaranya, tapi partisipasi masyarakat, termasuk Paslonnya,” ujarnya.

Saat ditanya penyebabnya, mengapa ada sekitar 20,01 persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya? Hudri menjawab, ada beberapa faktor. Diantaranya, kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan atau sebab lain. Misalnya, tidak mengenal lebih mendalam calon yang akan dipilihnya, terutama visi dan misinya. “Sesuai tagline KPU. Kenali dulu calonnya, sebelum memilih,” tandasnya.

Ditambahkan, dari lima kecamatan, seluruhnya melampaui target partisipasi nasional. Tingkat partisipasi Kecamatan Kedopok tertinggi dibanding empat kecamatan yang ada. Bahkan, lanjut Hudri, ada satu TPS di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok yang tingkat partisipasinya di angka 90 persen. “Nggak tahu kenapa, mungkin peran aktif Paslon dan Parpol,” imbuhnya.

Di kelurahan tersebut, menurut Hudri, tercatat 640 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari pemilih sebanyak itu, yang hadir mencoblos 612 warga atau pemilih. Dengan demikian, hanya ada 22 warga yang tidak menggunakan hak demokrasinya.

“Padahal Sumber Wetan itu berada di wilayah paling selatan. Perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Jauh dari Kota,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hudri juga menyampaikan soal jumlah TPS untuk pemilihan Caleg (Pileg) dan Pilpres. Disebutkan, pada Pilpres dan Pileg yang akan berlangsung tahun depan (2019) ada penambahan 227 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Kalau jumlah KPPS di setiap TPS 5 misalnya, sudah berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk penambahan 227 TPS tersebut,” sebutnya.

Pihaknya menambah 227 TPS, bukan berarti jumlah DPT bertambah, tetapi karena jumlah pemilih yang mencoblos di setiap TPS, dikurangi. Jika saat Pilkada kemarin, jumlah DPT setiap TPS diatas 300 pemilih, maka pada Pileg dan Pilpres nanti sebanyak 250 DPT. Dengan begitu, jumlah TPS pada Pilkada kemarin hanya 379, membengkak atau bertambah menjadi 606 TPS.

“Ada tambahan DPT, tapi tidak begitu banyak. TPS bertambah dua ratusan, karena jumlah DPT di setiap TPS pada Pileg dan pilpres, dikurangi. Soalnya pemilih akan membawa 4 lembar kertas suara. Kertas suara untuk DPRD, DPRD 1 dan DPR RI. Ditambah kertas suara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan surat suara Pilpres. Jadi, butuh waktu agak lama saat mencoblos. Kalau Pilkada kemarin kan hanya 2 lembar kertas suara, yaitu Pilgub dan Pilwali. Jadi nyoblosnya cepat,” pungkasnya. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *