Pantau Sistem Pelayanan Kependudukan, KPK Datangi Dispendukcapil Jombang

by
Kantor Dispendukcapil Jombang.

JOMBANG, FaktaNusantara.com – Empat orang petugas dari divisi pencegahan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, pada Rabu (4/4/2018), pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Kedatangan empat orang anggota komisi anti rasuah tersebut, tak lain untuk memantau system pelayanan data kependudukan, di Jombang, yang selama ini mereshkan masyarakat, dan sempat menjadi sorotan banyak pihak.

“KPK itu ada dua unsur yakni unsur pencegahan dan unsur penindakan. Yang datang tadi pagi itu ada 4 orang, itu tim dari KPK, prinsipnya akan mengevaluasi, akan melakukan monitoring kepada sistem untuk pelayanan kependudukan, atau yang pada umumnya disebut e-KTP,” kata Setiajit, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang.

Kasus korupsi e-KTP, kini memang sedang menjadi pembahasan serius KPK. Mengingat saat ini, proses hukum terkait sidang perkara korupsi yang melibatkan bebarapa tokoh nasional, termasuk mantan Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus mantan ketua DPR RI, Setya Novanto, masih terus bergulir.

Setiajit mengatakan, e-KTP memang sedang marak menjadi perbincangan di Jakarta, tetapi di sini, Pemkab Jombang tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bahkan, pembuatan e-KTP di Jombang, bisa dilayani di tingkat kecamatan.

“Memang ada aplikasi yang mungkin belum dilaksanakan, sehingga tadi ada pembinaan dari KPK, yang datang ke Dukcapil. Barangkali ada aplikasi yang belum dilaksanakan, mengapa kemudian seluruh rekaman data rekaman data penduduk yang ada di Jombang belum menyambung ke aplikasi di tingkat nasional,” ujar Setiajit.

Jika memang aplikasi yang ada di Dispendukcapil, tidak ada masalah, lanjut Setiajit, tentunya KPK tidak mungkin akan mendatangi kantor data kependudukan tersebut. “Saya justru minta tolong ke KPK untuk melakukan identifikasi, mana yang belum dilakukan oleh Pemkab Jombang, mana yang sudah dilakukan, atau mana yang tidak bisa kita lakukan. Nanti hari Jumat pagi kita akan bertemu kembali dengan KPK, untuk merumuskan perbaikan pelayanan e-KTP di Jombang,” paparnya.

Saat ditanya apakah kedatangan KPK di Dispendukcapil, karena ada indikasi penyimpangan, Setiajit menjelaskan, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, tentunya didasari adanya indikasi penyimpangan. Namun, secara pasti penyimpangan itu ada di Jombang atau terkait dengan masalah yang ada di Jakarta.

“Kami tidak tahu penyimpangannya dimana dan kapan. Dan kemudian apakah penyimpangan itu dilakukan Pemkab Jombang, ataukah di pusat,” pungkas Setiajit. (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *