Pakai DD 2018 Tahap Pertama, Jalan Poros Desa Glonggong Madiun Dipaving

by
Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Suwito. (FOTO: S.RUD)

MADIUN, FaktaNusantara.com – Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada desa, memberi kesempatan desa untuk membangun wilayahnya sendiri, sesuai Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Otonomi Desa, terutama Pasal 18 dan Pasal 19. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam setiap kegiatan pembangunan agar lebih maksimal.

Hal itu juga berlaku di Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui DD (Dana Desa) tahun 2018 tahap pertama, Pemdes Glonggong merealisasikan pembangunan jalan poros desa, penghubung desa Glonggong dengan Desa Garon, berupa pavingisasi.

Kepala Desa (Kades) Glonggong, Suwito mengungkapkan, pavingisasi jalan poros desa di Desa Glonggong, yang menghubungkan dengan Desa Garon, diharapkan mampu meningkatkan laju perekonomian masyarakat. Sebab, jalan merupakan akses penting yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Dana desa tahap pertama 20 persen tahun 2018 ini kita gunakan pavingisasi. Desa ini dikenal desa yang sejahtera. Dengan memanfaatkan DD, bisa jadi nanti Desa Glonggong akan lebih sejahtera,” ujar Suwito di kantornya, Rabu (9/5/2018).

Pihaknya merinci, pavingisasi di Dusun Plumpung RT 7 RW 3 tersebut sepanjang 180 meter, dengan lebar 3,8 meter. Selain itu, DD tersebut dialokasikan untuk gizi balita di tiga Dusun. “Sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Siltap perangkat desa, BPD, LPKMD, RT, RW,” papar Kades Suwito.

Selain pavingisasi dari DD, di tahun 2018 Desa Glonggong mendapat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap). Karenanya, Pemdes Glonggong tidak menyia-yiakan program PTSL. “Supaya warga kita bisa mempunyai hak tanah yang jelas dan bersitipikat,” ujar Suwito.

Pihaknya menjelaskan bentuk teknis atau juknis di lapangan. Dimana, Pemerintah Desa (Pemdes) Glonggong membentuk tim panitia, beranggotakan masyarakat/peserta melalui Musyawarah Desa (Musdes). Mereka ditunjuk oleh masyarakat, agar lebih transparan dan teratur. “Jadi tidak ada kecemburuan sosial warga terhadap Pemdes,” katanya.

Dalam program PTSL, ada 200 bidang pemohon yang sekarang sudah pada tahap pemberkasan. “Masyarakat sangat antusias dengan PTSL ini. Jadi, yang tersisa belum bersertipikat kurang lebih sekitar 50 bidang,” rinci Suwito.

Suwito menuturkan, jika warganya sangat terbantu oleh program PTSL yang tengah digalakkan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dengan begitu, akan mampu menggerakan dan memajukan perekonomian masyarakat Desa Glonggong. Sebab, sertipikat hak milik merupakan surat berharga yang bisa diangunkan ke Bank. (s.rud/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *