Kayu Bekas APK di Kota Probolinggo Masih Tertancap, Wewenang Siapa?

by
Kayu bekas APK di Kelurahan Pilang, masih kokoh berdiri. Sementara gambarnya saja yang ditertibkan. (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Ada yang tersisa di Pilwali Kota Probolinggo tahun ini. Sejumlah Alat Peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) masih terpasang. Sebuah baliho berukuran cukup besar masih terpampang di tengah jalan Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan.

Selain itu, sisa APK berupa frame baliho atau banner yang terbuat bambu, masih tertancap di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di perempatan Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Sisa APK tersebut, tentu saja mengganggu keindahan dan kebersihan kota. Sementara untuk BK masih bertebaran dimana-mana terutama stiker yang ditempelkan di pagar tembok warga dan tiang listri dan telkom.

Seperti yang disampaikan Bambang, salah seorang pengendara motor yang kebetulan berhenti di lampu merah atau trafic light perempatan Pilang. Ia menyayangkan, empat frame banner 4 paslon yang terbuat bambu dibiarkan masih tertancap. Sementara gambar atau foto 4 paslon sudah tidak ada.

“Mestinya kalau memang dibersihkan, tidak hanya gambarnya. Tapi dibongkar sama kayu atau bambunya,” tandasnya.

Menurutnya, frame yang tingginya sekitar empat meter tersebut, sudah dibereskan bersamaan dengan penurunan banner. Sisa frame tersebut, kata Bambang, mengganggu keindahan dan kebersihan kota, apalagi tempatnya di lampu merah yang seluruh kendaraan berhenti.

“Masak kerja petugas pembersihan begini. Kan tidak elok dipandang mata. Saya rasa semua pengendara yang berhenti di sini, melihat pemandangan tak sedap ini. Ya, segera diturunkan,” pintanya.

Terpisah, Kasi Penyidikan (Kasidik) pada Dinas Satpol PP, Gatot Supriyadi menjelaskan, pembersihan APK tanggungjawab penyelenggara. Pihaknya tidak memiliki kewenangan menurunkan APK itu, kecuali diminta oleh penyelenggara Pilkada serentak, dalam hal ini Panwaslu dan KPU.

“Kami tidak memiliki kewenangan. Pembongkaran akan kami lakukan, setelah kami diminta oleh penyelenggara,” tandasnya.

Ia menyayangkan, sisa frame Paslon dibiarkan hingga tak elok dilihat warga dan pengendara. Harusnya, jika pembersihan atau penurunan APK dibersihkan seluruhnya, bukan hanya disobek gambarnya saja.

“Jangan diambil gampangnya. Kalau memang pembersihan, ya harus diturunkan semuanya. Bambunya jangan ditinggal seperti itu. Kami belum dapat surat permintaan pembongkaran bambu tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Divisi Hukum dan Penindakan, Samsun Ninilouw, saat ditemui di kantornya menjelaskan, mestinya Satpol PP yang berkewajiban menurunkan atau membongkar sisa bambu APK yang ada di perempatan Pilang. Tanpa menunggu permintaan dari penyelenggara Pilkada.

“Apapun jenisnya kalau dipasang atau ditancapkan di fasilitas umum milik Pemkot, yang membersihkan Satpol PP, sesuai Perda,” tandasnya, Minggu (1/7) siang.

Seperti baliho, spanduk yang dipasang di taman kota, PJU atau fasilitas umum lainnya. Baik itu karena masa izinnya sudah habis atau melanggar tata tertib pemasangan atau dipasang di lokasi yang dilaran, pembongkarannya menjadi tanggungjawab Satpol PP. Tentang sisa APK yang di jalan Panglima Sudirman, Samsun berjanji masih akan berkoordinasi dengan KPU.

“Harusnya sebelum pencoblosan diturunkan. Penurunan tanggungjawab KPU. Pekerjaan kami kan hanya mengawasi,” tambah Samsun.

Mendengar ada sisa APK yang belum dibongkar, Ketua KPU Ahmad Hudri mengatakan, APK atau APS (Alat Peraga Sosialisasi) yang dibuat oleh KPU, penurunan atau pembongkarannya, menjadi tanggungjawab pihak rekanan atau pihak ketiga. Mengingat, kontraknya, mulai dari pencetakan, pemasangan dan penurunan ditanggung pihak ketiga.

“Bukan kewajiban KPU. Tapi kewajiban pihak ketiga atau penyedia. Biaya penurunan atau penertiban sudah inklud di dalamnya,” ujar Hudri singkat. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *