Isu Pungli Tenaga Perawat Kontrak, Komisi D Panggil Direktur RSUD Jombang

by
Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hiyatulloh atau Gus Sentot. (FOTO: ELO)

JOMBANG, FaktaNusantara.com – Beredarnya isu terkait adanya dugaan pungutan terhadap tenaga perawat kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, membuat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, memanggil Dirketur RSUD beserta jajarannya untuk mengklarifikasi kabar miring tersebut

Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran menepis kabar adanya pungutan liar (pungli). Menurutnya, rekrutmen pegawai di rumah sakit plat merah itu, dilakukan sesuai dengan prosedur. “Pungli seperti apa yang dimaksudkan, tidak ada pungli. Jadi dalam rekrutmen di RSUD itu, ada prosedurnya,” ujar Pudji, dalam agenda hearing tersebut, Jumat (4/5/2018)

Menurut Pudji, sebelum adanya rekrutmen, tahapan awal yang dilakukan setiap Kepala Bidang atau Kepala Bagian di RSUD Jombang, melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), Dengan begitu, akan diketahui kebutuhan tenaga kerja.

“Setelah dilakukan perhitungan ABK, muncul soal kebutuhan tenaga di unit A, B, atau di unit C. Kemudian kebutuhan tenaga tesebut diajukan pada pihak managemen,” paparnya.

Usai mengetahui kebutuhan, pihak managemen dan seluruh pejabat akan menggelar rapat, untuk menganalisa kemampuan daya bayar RSUD. “Setelah dilakukan analisa secara bersama oleh managemen pejabat Rumah Sakit, apakah kebutuhan tadi itu bisa kita penuhi dengan daya bayar kita. Karena kalau kita merekrut, berarti kita harus membayar baik dari gaji maupun jasa pelayanannya,” ungkap Pudji.

Ketika hasil perbandingan antara kebutuhan tenaga dan daya bayar pihak RSUD diketahui, lanjut Pudji, hasil perhitungan analisa tersebut akan dilaporkan pada pihak pemilik RSUD atau Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan RSUD masuk dalam kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kami melaporkan hasilnya pada pemilik, dalam hal ini kepala daerah. Selanjutnya kepala daerah memberikan jawaban atas laporan yang kami sampaikan. Kemudian, jika memang rekrutmen diijinkan, baru proses rekrutmen berjalan,” paparnya.

Setelah proses rekrutmen mendapatkan restu dari Kepala Daerah, kata dr Pudji, selanjutnya dibuka pengumuman untuk pengisian tenaga kerja di RSUD secara terbuka dan diketahui masyarakat secara umum. Setelah ada lamaran masuk, selanjutnya dilakukan seleksi administratif sesuai dengan persyaratan.

“Mereka yang lolos persyaratan administratif, kita lakukan tes tulis. Dan setelah tes tulis selesai kita lakukan evaluasi, dan kita lakukan tes psikologi. Kalau tes psikologi lolos mereka dites skill. Kemudian hasil kompilasi dari semua itu kita ambil nilai akademis sesuai dengan standar yang ditetapkan, nilai psikologinya, dan nilai skillnya. Dari situ, kemudian kita tetapkan bahwa si A, si B bisa diterima, dan pelamar akan menjalani masa orientasi. Jadi tidak ada yang namanya pungutan itu,” jlentreh Pudji.

Sementara itu, Ketua Komisi D, Syarif Hiyatulloh meminta, masyarakat tidak resah adanya isu pungli terhadap rekrutmen pegawai di RSUD Jombang. Ini diutarakannya, setelah mendengar pemaparan dari pihak RSUD, mengenai proses rekrutmen, tenaga kerja. Dari keterangan itu, tidak ada bukti-bukti kuat yang membenarkan adanya peristiwa pungli tersebut.

“Kita klarifikasi terkait kasus yang ada di masyarakat, mengenai isu adanya pungli. Setelah diklarifkasi mengenai isu itu, Alhamdulillah mereka sudah menjelaskan pada kita bahwa tidak ada Pungli,” terang Gus Sentot, begitu ia biasa disapa.

Menurutnya, jika memang ada temuan pungli dan didukung dengan bukti, maka hal ini menjadi kewenangan mutlak dari pihak Kepolisian, dan bukanlah kewenangan dari DPRD. “Kami mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat, karena memang laporan itu kan cuman sebatas omong-omongan, bukti dan semuanya itu kan belum akurat. Dan itu yang bisa menyelesaikan adalah pihak yang berwajib. Dan kami berharap, agar isu-isu seperti itu tidak muncul lagi di masyarakat,” pungkasnya. (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *