Gaduh Rencana Mapping Mitigasi PT Lapindo Brantas, Komisi C Lakukan Sidak

by
Sejumlah anggota Komisi C DPRD Jombang saat lakukan sidak. (FOTO: ELO)

JOMBANG, FaktaNusantara.com – Kegaduhan sejumlah warga di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben Jombang, terkait rencana mapping mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, melalui SKK Migas, yang menunjuk PT Lapindo Brantas sebagai pelaksana kegiatan tersebut, membuat anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Sidak Komisi C ini, dilakukan di sebuah areal persawahan seluas 2 hektar yang berada di Desa Blimbing. Lahan tersebut, sengaja dibebaskan oleh PT Lapindo Brantas. Namun, tidak semua lahan tersebut dijadikan sarana eksplorasi.

“Setelah kita tanya, dan mendapatkan penjelasan, sebetulnya dua hektar ini, bukan sepenuhnya untuk seluruh eksplorasi. Namun, hanya diperlukan beberapa meter untuk pengambilan sampel eksplor itu,” kata Mas’ud Zuremi, Ketua komisi C, di lokasi, Kamis (5/4/2018).

Saat disinggung, untuk apakah sisa lahan seluas dua hektar tersebut, jika bukan untuk titik eksplorasi, pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, politisi asal PKB tersebut menjelaskan, bahwa di lahan tersebut, juga dibangun sarana pendukung untuk keperluan ekplorasi tersebut.

“Lahan ini diperlukan untuk daya dukung peralatan, yang akan dipakai untuk menanamkan, semacam pipa kedalam, mengambil sampel ke dalam tanah, sehingga dapat diketahui kandungan jumlah minyaknya itu, bisa nggak diteruskan,” ungkap Ms’ud.

Masih menurut Mas’ud, usai pengambilan sampel, maka akan dilakukan perhitungan. Jika nanti biaya yang diperlukan terlalu besar dibandingkan jumlah kandungan minyak yang terkandung, maka rencana pengambilan minyak ini akan dibatalkan, dan tanah yang sudah dibebaskan akan dikembalikan ke negara untuk menjadi aset negara.

“Masih uji coba, dan tahapannya masih lama. Kan survei awal dari SKK Migas Kementerian Pertambangan. Kemudian dari situ ada indikasi ada kandungan minyak. Maka ada survei mitigasinya. Lokasi titiknya, kemudian eksplorasi (pengambilan sampel,red), dan disitu nanti akan ada eksploitasi, dan belum sampai pada produksi,” papar Mas’ud.

Ketika ditanya rekomendasi mengenai sidak tersebut, Mas’ud menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara DPRD hanya melihat dan mensikapi secara obyektif, dan lebih mengutamakan kepentingan negara.

“Kalau memang itu kepentingan negara untuk kepentingan cadangan minyak, kami tidak berani menyetopnya karena nanti akan bertentangan dengan Undang-undang,” tegasnya.

Mas’ud berharap, agar gejolak yang ada di masyarakat akan menjadi tugas semua pihak, untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman terkait tahapan-tahapan yang akan dilakukan, mengenai rencana mapping mitigasi, termasuk DPRD Jombang.

“Itu nanti mungkin tugas dari pemerintah baik pusat, provinsi, maupun daerah, termasuk kami beserta masyarakat untuk melakukan sosialisasi, terkait sosialisasi mapping itu tadi,” pungkasnya.

Pantauan di lokasi, kedatangan Komisi C DPRD Jombang, Dinas Lingkungan Hidup (LH), maupun perwakilan dari PT Lapindo Brantas, disambut baik oleh masyarakat. Bahkan sejumlah warga setempat, sempat menunjukkan batas lahan, tempat dimana nanti akan dilakukan kegiatan eksplorasi dengan pemukiman warga. (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *