Duuuh… APK Paslon dari KPU Kota Probolinggo, Dipaku di Pohon

by
APK Paslon dari KPU yang dipaku di pohon. (FOTO: MOJO)

PROBOLINGGO, FaktaNusantara.com – Rupanya, masyarakat Kota Probolinggo, masih ada yang belum mengetahui aturan yang melarang memaku pohon atau tanaman di pinggir jalan. Salah satunya adalah rekanan KPU setempat yang bertugas mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK).

APK empat paslon yang akan bertarung di Pilwali 27 Juni mendatang tersebut dipaku di pohon. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Jalan depan Kantor Kelurahan Pilang, Kecamatan kademangan.

Diperoleh informasi, yang memasang APK tersebut adalah KPU yang dipihak-ketigakan. Padahal, sesuai Perda, memaku apapun di pohon atau tanaman, tidak boleh alias dilarang.

Terkait hal tersebut, melalui pesan singkatnya Ketua KPU setempat, Ahmad Hudri mengatakan, akan meminta pihak ketioga membenahi. Jika dipasang di tempat yang sama, pihaknya meminta dipasang di tempat lain sesuai lokasi kesepakatan.

Sementara itu, pihak ketiga KPU yang memasang APK tidak menjawab pesan singkat yang dikirim wartawan ini.

Secara terpisah, Samsun Nini Low, Komisioner Panwaslu Divisi Hukum dan Pengawasan berjanji akan bersurat ke KPU. Pihaknya akan meminta menurunkan atau menertibkan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan melanggar aturan. “Kami akan menyurati KPU dulu. Memberitahukan kalau ada APK yang dipasang tidak sesuai kesepakatan dan aturan,” katanya.

Pihaknya juga melakukan hal yang sama terkait dengan penyerahan APK yang sudah melampaui tanggal kesepakatan antara KPU, Panwaslu dan Paslon. Kesepakatannya, KPU akan menyerahkan APK ke Paslon tanggal 19 Maret 2018. Namun hingga saat ini, penyerahan belum dilakukan. “Ini kan sudah terlambat poenyerahaannya. Kami juga akan menyurati KPU,” tambahnya.

Jika surat pemberitahuan APK yang perlu ditertibkan tidak diindahkan dan APK Paslon masih tetap terpasang di tempat yang dilarang alias tidak dipindah, maka Panwaslu akan berkirim surat ke Dinas Satpol PP. Pihaknya akan meminta ke satpol PP sebagai penegak Perda untuk menurunkan atau menertibkan APK yang melanggar perda dan titkii lokasinya melanggar kesepakatan. “Penertiban yang kami lakukan. Ya, bersama Satpol PP,” pungkasnya.

Kepala Dinas Satpol PP Sudiman mengiyakan, kalau tidak boleh memaku pohon di pinggir jalan, sesuai Perda. Hanya saja, untuk APK Paslon, pihaknya tidak bisa langsung mengambil langkah penurunan atau penertiban. Pihaknya masih menunggu permintaan dari KPU maupun Panwaslu.

“Kami tidak memiliki kewenangan di dalam ranah Pilkada. Kami akan bergerak setelah mengantongi surat dari Panwaslu atau Panwaslih untuk melakukan penertiban,” katanya singkat. (mojo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *