Diduga Ada Pungli di Pengurusan Cek Fisik Kendaraan di Samsat Kota Pasuruan

by
Kantor Samsat Kota Pasuruan.

PASURUAN, FaktaNusantara.com – Pelayanan cek fisik kendaraan di Samsat Kota Pasuruan, dikeluhkan beberapa warga wajib pajak. Sebab, diduga ada pungutan liar (pungli) pada pelayanan ini.

Pantauan di lokasi, Jumat (20/4/2018), ketika petugas lapangan yang melakukan gesek nomor mesin dan nomor rangka, wajib pajak kemudian diminta untuk membawa “kliwir” atau kertas gesek, menuju ke ruang pengesahan identifikasi kendaraan bermotor.

Di ruangan itulah, wajib pajak menyerahkan kertas kecil, hasil gesek nomor rangka dan mesin itu untuk meminta formulir sekaligus pengesahan. Nah, pungutan yang diduga ilegal ini terjadi saat wajib pajak mengambil formulir hasil cek fisik dari petugas di ruangan tersebut.

Salah satu sumber (wajib pajak) yang ditemui wartawan media ini mengatakan, untuk pelayanan cek fisik kendaraan, ada pungutan Rp 20 ribu untuk kendaraan jenis sepeda motor. Sementara mobil sebesar Rp 40 ribu. Jika membayarnya, wajib pajak akan diberi kliwir atau kertas gesek warna kuning, dan selanjutnya untuk pengurusan STNK/BPKB. Jika tidak membayar, wajib pajak akan diberi kliwir warna biru, yang diperuntukkan STCK (surat tanda coba kendaraan).

“Tadi, saya diberi kertas gesek warna biru oleh petugas, karena saya nggak bayar. Saat saya tanyakan kenapa nggak dikasih yang warna kuning, saya diharuskan membayar. Untuk sepeda motor Rp 20 ribu, kalau mobil Rp 40 ribu,” kata sumber tadi, yang enggan namanya dicantumkan.

Sementara wajib pajak lain, yang mengurus cek fisik kendaraannya tidak datang atau tidak berada di tempat, mengaku ditarif Rp 90 ribu untuk sepeda motor, dan untuk mobil sebesar Rp 120 ribu.

Dirinya mempertanyakan, apakah pungutan tersebut dibenarkan. “Sebab yang saya tahu, cek fisik kendaraan sebenarnya tidak dipungut biaya, sesuai PP Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri (Pengganti PP No 50 tahun 2010),” jelas sumber.

Sayangnya, saat hendak dikonfirmasi terkait hal ini, KRI (Kanit Reg Ident) Samsat setempat masih mengalami kekosongan. Hingga saat ini, posisi KRI belum ada pengganti. (tim/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *