Bidik Tersangka Baru, Berkas Kasus Dugaan Mark-up Dana Koperasi TKBM, Dilimpahkan

by
Kantor Kejari Tanjung Perak, Surabaya. (FOTO: IRW)

SURABAYA, FaktaNusantara.com – Penyidik Tindak Pidana Umum (Tipidum) Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, akhirnya melimpahkan berkas perkara kasus dugaan mark-up dana pengurusan sertifikat anggota koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Senin (16/4/2018) pukul 10.36 WIB.

Pelimpahan berkas kasus perkara tersebut ke Kejaksaan, dibenarkan Direskrimum Polres Tanjung Perak, Surabaya, melalui Bripka Bayu selaku penyidik dalam kasus ini. “Hari ini kita resmi mengirim berkas perkara ini ke Kejari Tanjung Perak, dan mengindikasikan AK, IS, ME sebagai tersangka baru. Saya berharap, pelimpahan berkas kasus ini dari Polres ke Kejari Tanjung Perak, tidak kembali ke Polres. Karena berkasnya sudah lengkap dan segera di-P21,” kata Bripka Bayu singkat.

H Kambali, pelapor kasus penggelapan dana koperasi ini menjelaskan awal mula kasus tersebut mencuat, Menurutnya, tindakan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan tersebut dimulai dari tahun 2010, yakni adanya pengurusan sertifikat rumah anggota Koperasi TKBM di Perumahan Usaha Karya (UKA), Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

Selain itu, kata H Kambali, soal pengurusan zonning (ijin lokasi) yang dilakukan oleh Yanuar selaku Wakil Kepala Koperasi. Padahal, menurut Kepala Dinas Tata Kelola Kota Madya Surabaya, area tersebut tidak perlu mengurus ijin lokasi. Karena pada tahun 1976, perumahan tersebut sudah memiliki ijin prinsip.

“Disinilah, Yanuar dan kawan-kawannya bermain melakukan penggelembungan dana. Besarannya tak tanggung-tanggung, mencapai setengah Miliar,” ujar H Kambali, diangguki Supadi, sang Korlap Pergerakan Anggota Koperasi.

Supadi mengurai, Yanuar sempat melarikan diri, dan saat ini telah divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim. “Tetapi, Yanuar juga bersaksi, dan balik melapor bahwa Ketua koperasi, Buchori, ikut menikmati uang sebesar Rp 500 juta,” ungkapnya.

Hal itu diamini H Kambali, yang saat itu mendapat kuasa dari Yanuar untuk melapor balik Bochori ke Polda Jatim. “Benar, saya diberi kuasa dari Yanuar untuk melapor balik Buchori ke Polda. Karena Buchori, Kepala Koperasi, juga ikut mendapat bagian uang dari hasil kejahatan itu. Hingga saaat ini, Buchori telah divonis 1,5 tahun oleh majelis hakim,” ucapnya.

Anehnya, lanjut H Kambali, Ketua dan Wakilnya sudah menjalani vonis majelis hakim atas perbuatannya. Sementara pengurus inti lainnya, tidak. “Nah, ini yang jadi ganjalan kita. Kenapa Ketua 1 yakni A Kholik, Sekretaris Ismianto, dan Bendahara M Efendi, tidak ikut ditahan. Padahal mereka pengurus inti,” kata H Kambali. (irw/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *