Berkas Dilimpahkan ke Kejari Jombang, Kasus Kades Grobogan Jalan di Tempat

by
Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto.

JOMBANG, FaktaNusantara.com – Hampir satu tahun sudah, penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Agus Hadi Cahyono (49), Kades Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, masih jalan ditempat.

Meski berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, namun hingga kini, kasus dugaan gratifikasi atas ijin pendirian perusahaan air minum dalam kemasan tersebut, masih menunggu P21, dari pihak Kejaksaan.

Saat ditelusuri pada Tipikor Polres Jombang, penyidik berdalih masih berkonsentrasi merampungkan berkas pemeriksaan kasus dugaan gratifikasi. “Berkas AHC masih P19, kita masih melengkapi petunjuk dari jaksa, dalam waktu dekat segera kita kirim kembali,” ujar AKP Wahyu Norman Hidayat, Kasatreskrim Polres Jombang saat itu, Rabu (30/8/2017) silam.

Mencuatnya kasus tersebut, berawal dari adanya polemik pendirian pabrik Aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno. Bahkan Taufik (45), seorang Kepala Dusun Kolondono, ditahan oleh Satreskrim Polres Jombang, karena penggelapan dokumen persyaratan pengajuan izin perusahaan.

Setelah dilakukan pengembangan, muncul nama Agus yang menjabat sebagai Kades. Tak lama kemudian, Agus juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jombang. Kades Grobogan ini disangka melakukan tindak pidana korupsi terkait proses jual beli tanah warga kepada PT Tirta Investama 2014 silam.

“Terhadap AHC sudah kita tetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat proses pelepasan lahan untuk pendirian pabrik Aqua,” ujar Norman saat itu.

Meski begitu, hingga saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap oknum Kepala Desa tersebut. Padahal, nominal uang mencapai Rp 450 juta yang diserahkan pihak pengembang, dan polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 55 juta berikut satu unit sepeda motor Yamaha Vixion.

“Uang tersebut semestinya untuk pembangunan kantor desa, tapi disalahgunakan. Ancamannya minimal 1 tahun maksimal 5 tahun, pasal 12 huruf e minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara,” pungkas Norman.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Adi Wibowo membenarkan perihal penetapan tersebut. “Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah masuk ke kami,” tukasnya.

Namun kini, Kapolres Jombang yang baru, akan menelusuri kelanjutan kasus yang melibatkan Kades tersebut, apakah memang proses penegakan hukumnya sudah sesuai prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP, atau tidak.

“Nanti akan saya tanyakan ke Kasat Reskrim. Yang jelas jika memang sudah ada penetapan tersangka maka ini adalah masalah serius, dan nanti berkasnya akan saya lihat,” terang AKBP Fadli Widiyanto, pada sejumlah jurnalis, Rabu (28/3/2018). (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *