8 Provinsi Lakukan Pilkada Serentak, Komnas HAM Pantau Pelanggaran Sara

by
Dialog Komnas HAM beserta penyelenggara pemilu di Jombang. (FOTO: ELO)

JOMBANG, FaktaNusantara.com Delapan provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, pada tanggal 27 Juni nanti, membuat Komisi Nasioanal Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melakukan pemantauan hak-hak kaum minoritas dan rentan sekaligus mengetahui titik-titik rawan politisasi isu suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Dalam kunjungan kerjanya di Jatim, yang memiliki suara terbanyak disamping Jawa Barat. Komnas HAM melakukan dialog dengan penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan sejumlah instansi terkait lainnya yang ada di Kabupaten Jombang.

“Kami dari tim nasioanal pemantauan pilkada serentak Komnas HAM, untuk memastikan bahwa hak-hak kaum minoritas dan rentan tetap terfasilitasi hak nya dalam proses pilkada serentak. Kaum minoritas seperti temen-temen disabilitas, dan kelompok rentan seperti para penghuni lapas,” kata M Khoirul Anam, Komisoner Komnas HAM, Rabu (18/4/2018).

Selain itu, lanjut Khoirul, tim pemantau juga ingin memastikan bahwa pengungsi di Sidoarjo, bisa mendapatkan hak politik mereka mengikuti pilkada serentak. Mengingat, hal ini menjadi sorotan bagi Komnas HAM.

“Dan yang paling penting adalah, kami ingin melihat apakah dalam prosesi pelaksanaan pilkada serentak ini, masih menggunakan kampanye-kampanye siar kebencian seperti pada Pilpres dan Pilkada di DKI Jakarta, dimana dalam kampanye kemarin terdapat kampanye-kampanye yang berbasis Sara. Karena itu kerentanannya sangat tinggi. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah itu ketegangannya gak kelar-kelar. Pilkada DKI itu sampai sekarang nggak kelar-kelar, nah itu yang ingin kami ingatkan,” paparnya.

Menurut Khoirul, Komnas HAM ingin dalam penyelenggaraan pilkada serentak memperhatikan dua konteks yang sangat penting, yang pertama yakni ramah terhadap HAM, yang kedua Pilkada serentak dilakukan dengan damai.

“Yang pertama adalah semua orang yang memiliki hak suara, harus diberikan hak suaranya, apapun kondisinya, apapun kesulitannya dan apapun yang dihadapai oleh si pemilik suara tersebut. Dan yang kedua pilkada serentak diselenggarakan damai, dengan pengertian damai itu tidak ada lagi kampanye-kampanye yang berbau sara,” tegasnya.

Dalam konteks yang kedua tersebut, lanjutnya, Komnas HAM mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2008, tentang Ras dan Etnis, dimana kewenangan tersebut berada pada Komnas HAM.

“Ini yang sudah kami komunikasikan pada KPU RI, Bawaslu RI, bahwa kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang kampanyenya berbasis ras, kami akan dorong untuk pidana umum, kami tidak mau untuk ikut pidana pemilu, yang waktunya pendek dan sebagainya, seperti hal nya KPK, karena pemilu itu bermartabat, dan ramah HAM,” ungkapnya.

Saat disinggung, jika nanti terdapat pasangan calon yang melakukan kampanye menggunakan isu sara, apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM, dan seperti apakah penanganannya. Menanggapi hal tersebut, Khoirul menuturkan bahwa, Komnas HAM akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang, dan akan dikenakan pidana umum.

“Kalau calon terbukti kami akan proses, berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dan penanganannya akan tetap berjalan, seperti halnya yang dilakukan oleh KPK,” tukasnya. (elo/fn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *