Mengawali Tahun 2024 unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah aktif di berbagai kegiatan.
Menggelar pertemuan dengan ASN purna tugas se-Luhak Limapuluh Kota, Minggu (7/1), Ketua DPRD Sumbar Supardi membahas sejumlah isu strategis.
Salah satu hal yang disampaikan Supardi dalam pertemuan dengan ASN purna tugas itu adalah soal upaya peningkatan kecerdasan generasi muda.
“Terima kasih untuk para purna tugas karena terus memberikan gagasan-gagasan strategis untuk pembangunan daerah, namun ada hal yang harus menjadi perhatian pada saat sekarang yaitu peningkatan kecerdasan generasi muda,” kata Supardi dalam pertemuan yang dilangsungkan di Agamjua Cafe, Payakumbuh.
Dia mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah memprogramkan untuk diadakannya tes intelegensi di seluruh SMA di Kota Payakumbuh.
“Tes itu khusus untuk anak kelas satu dan dua. Tes tersebut dilakukan oleh lembaga resmi dan hasilnya cukup mengejutkan. Artinya pemerintah perlu mengupayakan lagi untuk peningkatan kecerdasan generasi muda,” kata Supardi.
Supardi menilai, dengan kondisi tingkat kecerdasan generasi muda saat ini masih rendah, tentu ini menjadi kekhawatiran semua pihak.
Sumbar yang terkenal dengan gudang para pemikir, namun dalam tes intelegensi generasi mudanya tidak memuaskan secara hasil. Di sisi lain ada hal yang menggembirakan pada tes minat dan bakat, dimana anak-anak SD di Kota Payakumbuh memiliki potensi yang bisa melampaui persentase nasional dalam bidang olahraga,” ulasnya.
Dia mendorong agar Sumbar memiliki daya saing dengan provinsi-provinsi lain, jika tidak ada upaya strategis maka bisa jadi Jambi dan Bengkulu di atas Sumbar nantinya.
“Untuk memajukan Sumbar butuh komitmen semua pihak tidak hanya pemerintah daerah. Para purna tugas diharapkan bisa memberikan gagasan dan kontribusi untuk pembangunan daerah sehingga persoalan di daerah bisa diantisipasi dan diatasi,” pungkasnya.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi juga menghadiri peresmian jalan VII Koto Talago, Limapuluh Kota. Total ada lima JUT dan lima jalan pemukiman.
“Keberadaan jalan-jalan baru ini tentu akan memudahkan warga kami untuk mengangkut hasil panen dan juga memudahkan warga untuk beraktivitas sehari-hari,” ujar Wali Nagari VII Koto Talago Limapuluh Kota, saat peresmian jalan tersebut pekan lalu.
Ke-10 jalan tersebut dibangun dengan dana yang berasal dari pokok pikiran (pokir) Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Seperti diketahui Limapuluh Kota menjadi daerah pemilihan (dapil) Supardi sebagai anggota dewan. Begitu juga dengan Payakumbuh.
Wali Nagari VII Koto Talago mengatakan amat bersyukur da berterima kasih karena jalan tersebut akhirnya selesai dan bisa dimanfaatkan.
Ia menilai tidak mudah untuk nagari maupun jorong untuk bisa mendapatkan bantuan pendanaan untuk pembangunan. Namun dikarenakan ada anak-anak nagari di pemerintahan provinsi, maka pembangunan tersebut berhasil dilaksanakan.
“Kami sangat berterima kasih pada Ketua DPRD. Hendaknya perhatian pak Supardi juga ditiru oleh banyak perantau-perantau lain agar semakin banyak kepedulian membangun nagari,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang menghadiri acara peresmian jalan tersebut mengatakan membangun nagari merupakan pula tanggung jawab anak nagari walaupun mereka sudah merantau.
Saya pribadi dinasehati oleh orang tua saya, terutama ayah saya untuk selalu pulang ke kampung, bersilaturahmi dan membangun urang-urang di nagari,” ujarnya.
Supardi mengatakan nagari dan sejarah serta adat budaya yang ada di dalamnya adalah aset yang harus dijaga bersama.
“Ada bangunan serta peninggalan sejarah di banyak nagari yang harus bersama kita lestarikan dan jaga bersama,” ujarnya.
Supardi mengatakan, sebagai orang yang berasal dari Limapuluh Kota dan Payakumbuh ia akan terus membantu pengembangan nagari sesuai kemampuan yang ia miliki. Terutama pula dalam keadaan apapun nantinya ia akan terus menjaga silaturahmi dan datang menengok kampuang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib menghadiri rapat koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumbar 2025 – 2045, Selasa (9/1) di Kantor DPRD setempat.
Sarana prasarana penunjang sektor pendidikan harus diperhatikan. Apalagi melihat kondisi sekolah-sekolah sekarang yang masih kurang sarana prasarananya,” kata Suwirpen.
Menurutnya banyak hal yang harus dibenahi pada sektor pendidikan, terutama untuk SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Dia menyebut, pada evaluasi sebelumnya, banyak anak-anak SMA atau SMK di Sumbar yang tidak mendapatkan sarana prasarana yang layak.
“Ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena menuju Sumbar emas 2045 tentu tidak lepas dari sektor pendidikan yang bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.
Dia juga mendorong perguruan tinggi di Sumbar bisa kembali seperti masa jayanya dahulu, dimana banyak orang yang belajar ke provinsi ini.
Suwirpen mengatakan, DPRD Sumbar telah mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBD. Namun mayoritas alokasi banyak digunakan untuk operasional dan gaji tenaga pendidik.
Dia mengatakan, peringkat IPM Sumbar juga membaik. Dari urutan 9 secara nasional atau nomor 4 di Pulau Sumatera kini menjadi urutan ke-7 secara nasional atau urutan ke-2 di Pulau Sumatera.(*)
Ke depan persoalan sarana prasarana di sektor pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain pendidikan, Suwirpen mendorong agar sektor pertanian bisa berjalan maksimal, karena 52 persen masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, dia menilai pertanian juga memiliki peran strategis menekan angka kemiskinan.
Dia pun menyarankan agar bantuan-bantuan mesti disalurkan kepada petani ini, agar mereka bisa meningkatkan produksi dan mendapatkan nilai jual yang layak.
“Pemerintah daerah mesti membantu petani. Peran mereka sentral, namun kenyataannya, hidup mereka jauh dari kata layak,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sudah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2023, kemiskinan ekstrem Sumbar turun dari 0,77 persen atau 43.671 jiwa menjadi 0,41 persen atau 23.253 jiwa.
Sementara di 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen atau menjadi 0,77 persen atau sekitar 43,67 ribu jiwa. Gubernur pun menargetkan di 2024 ini kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.
Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, dilihat dari strata pendapatan masyarakat Sumbar tidak terlalu terjadi ketimpangan. Ratio persentasenya sekitar 0,280.
“Angka itu yang terendah ketiga di Indonesia. Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat kepemimpinan Mahyeldi-Audy,” katanya.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar, gubernur menyebutkan, angkanya naik dari 73,26 persen di 2022 menjadi 75,46 persen di 2023.
.jpeg)
إرسال تعليق