Sekretariat DPRD Sumbar Raih Predikat ‘Informatif’ Keempat Kalinya dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Sekretariat DPRD Sumbar kembali membuktikan keterbukaan informasi publik di lembaga legislatif tersebut. Ini dibuktikan dengan kembali meraih predikat informatif dalam acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis malam (21/12) di ZHM Premiere Hotel Padang.

DPRD Sumbar merupakan yang terbaik dalam keterbukaan, memiliki nilai optimal, dengan tingkatan informatif. Ketika menerima anugrah keterbukaan dengan status informatif, Sekretaris DPRD Sumbar diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris mengatakan , ketegasan sekwan dalam administrasi dan pelayanan telah nyata dengan anugrah yang mereka terima.

“Kita dapat meraih anugrah keterbukaan dalam pelayanan publik, karena ketegasan sekwan yang meminta agar kita terbuka dan baik dalam melayani masyarakat. Tidak boleh ada ketertutupan dalam penggunaan anggaran, karena ini merupakan tanggung jawab kedinasan pada masyarakat banyak,” tegas Zardi

Ditambahkan Zardi, informasi publik dan keterbukaan merupakan keniscayaan, bukan hanya slogan. Dimana amat dibutuhkan masyarakat dan harus dilaksanakan semua OPD, termasuk DPRD Sumbar.

Penghargaan tersebut diserahkan lansung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi ketua KI Sumbar Noval Wiska kepada Sekretaris DPRD Sumbar diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir.

Zardi katakan, DPRD Sumbar akan terus berupaya mempertahankan predikat Informatif ini. Sebab, tidak semua perangkat daerah mendapatkan penghargaan tersebut.

“Mudah-mudahan, DPRD Sumbar bisa lebih semakin komunikatif memberikan berbagai informasi kepada masyarakat,” ujar Zardi.

Dalam kesempatan itu Zardi juga mengucapkan terima kasih kepada KI Sumbar yang telah bekerja dengan baik bagaimana membangun keterbukaan informasi di Sumatera Barat.

“Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan KI Sumbar hari ini kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya,” kata Zardi.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menyebutkan, selama proses monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik (KIP) 2023 badan publik (BP) ini dilakukan pada Agustus hingga Oktober itu, ada 426 badan publik yang monev. Dari jumlah badan publik itu yang mengisi kuisioner sebanyak 396 badan publik

“Kemudian, dari 396 badan publik yang kembalikan (mengisi) kuisioner tahun ini, ada 38 BP yang informatif, 33 menuju informatif, 74 cukup informatif, 39 kurang informatif dan 194 tidak informatif,” ungkap Nofal Wiska pada malam anugerah KIP 2023 itu.

Dia melanjutkan, dari data tersebut memang masih banyak PR dari KI Sumbar, karena KI Sumbar menargetkan 50 persen dari badan publik yang dinilai berpredikat informatif dan menuju informatif.

Untuk itu kami tidak bosan bosan untuk mengingatkan kepada bapak ibu pimpinan badan publik untuk meningkatkan layanan informasi publik, karena KIP ini manfaatnya bukan untuk KI Sumbar tetapi adalah untuk semuanya dan badan publik itu sendiri,” jelas Nofal lagi.

Nofal juga menekankan, monev KI Sumbar, bukan merupakan kompetisi, tetapi adalah memotret apakah badan publik sudah menerapkan layanan informasi publik di badan publik masing-masing.

“Kami menyadari, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang kecewa dan ada yang marah dengan hasil pelaksanaan monev ini. Dan kami menganggap ini adalah resiko dari sebuah penilaian. Namun KI Sumbar berharap jangan melihat dari nilai nilai tersebut, tetapi jadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan dalam hal pelayanan informasi publik,” pungkas Nofal.(*)